Pernyataan Presiden RI tentang Kelanjutan PPKM Darurat

JAKARTA, 23 Juli 2021-  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam pidatonya Selasa (20/07/2021) menyatakan pengumuman tentang kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Dalam pidatonya Presiden menyatakan bahwa PPKM darurat yang di terapkan dari tanggal 3 juli hingga 20 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari dan merupakan keputusan yang harus diambil meskipun dirasa sangat-sangat  berat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid 19 dan mengurangi pasien yang harus pergi ke rumah sakit. “sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19 serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” Persiden Jokowi berkata.

Namun, diterapkannya PPKM darurat tersebut, Presiden Jokowi melihat adanya penurunan. “Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan,“ ungkap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga berkata bahwa pemerintah memahami masalah dan kesulitan yang dialami masyarakat akibat dari pemberlakuan PPKM darurat ini. Karena hal tersebut, jika kasus mengalami penurunan, maka pemerintah akan membuka PPKM darurat secara bertahap pada tanggal 26 Juli 2021.

Hal ini menjelasakan bahwa pemerintah resmi memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli dan akan dilonggarkan secara bertahap pada 26 Juli jika terjadi penurunan kurva penyebaran. Selanjutnya Presiden Jokowi menejelaskan peraturan yang harus di ikuti pada tanggal 26 Juli 2021.

Berikut isi pidato lengkap Jokowi saat mengumumkan kelanjutan PPKM darurat:

Bapak, Ibu, dan Saudara setanah air… Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19 serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nywanya. Namun Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan.

Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.

Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturannya, teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit.

Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan secara terpisah.

Saya minta kita semuanya bisa bekerja sama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar.

Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG (orang tanpa gejala) dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat.

Lalu bagaimana dengan bantuan untuk masyarakat yang terdampak? Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan.

 Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu melawan Covid-19 ini. Memang ini situasi yang sangat berat tetapi dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal.

Terima kasih

 

(Sumber: Sekretariat Presiden, 20 Juli 2021. 23 Jui 2021. Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat, 20 Juli 2021.https://www.youtube.com/watch?v=x00rzFYet9Q)

Ada Pandemi, Warga yang Berkurban Lewat Baznas Melonjak

JAKARTA, Tribunnews.com –Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah akan diperingati umat muslim seluruh dunia pada besok, Selasa (20/7/2021). Pada hari raya tersebut, selain shalat Idul Adha, umat muslim juga akan melakukan penyembelihan hewan kurban.

Meski sekarang pandemi Covid-19 masih melanda, akan tetapi antusias masyarakat Indonesia untuk berkurban masih tetap tinggi. Terbukti, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat peningkatan jumlah pekurban dibanding tahun lalu. “Melihat tren jumlah pekurban, kalau di Baznas pusat sudah melampaui tahun lalu,” kata Pimpinan Baznas RI, Saidah Sakwan, Minggu (18/7/2021).

Saidah mengatakan, pada tahun 2020, Baznas mencatat ada 2.800 hewan kurban yang terdiri kambing dan domba. Sementara di tahun 2021, Baznas mengumpulkan 3.348 hewan kurban setara kambing-domba dengan asumsi mencapai 4.000 hewan kurban.

Menurutnya, tren penghimpunan hewan kurban di Baznas pusat selalu naik setiap tahunnya. Ia berharap tren positif ini bisa diikuti pula dengan jumlah pekurban di tahun 2021 yang naik dan diikuti di tahun berikutnya. “Baznas selalu mencatat kenaikan dalam penghimpunan kurban. Pada tahun 2020 lalu jumlah pekurban naik, Alhamdulillah tahun ini sudah melampaui penghimpunan tahun lalu, artiya trennya positif atau naik,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan dari tim, tren kenaikan biasanya terjadi pada menit-menit terakhir pelaksanaan kurban. Jadi jumlah pekurban yang terhimpun saat ini bisa terus mengalami kenaikan sampai Hari H Idul Adha.

“Mungkin karena kesadaran, kampanye kita, memaksimalkan jaringan kita, itu yang membuat kenaikan jumlah kurban di Baznas terus tumbuh,” jelasnya.

Untuk itu, Baznas menggencarkan penghimpunan jumlah pekurban yang naik dengan memperhatikan faktor kesadaran masyarakat Indonesia untuk kurban melalui Baznas. Meski kenaikan dari jumlah pekurban baru nampak di Baznas pusat, proses pengumpulan jumlah pekurban di Baznas tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih diidentifikasi.

Rencananya, Baznas akan mendistribusikan daging kurban ke-34 provinsi dan 240 kabupaten/kota, tepatnya ke 360 desa. Pendistribusiannya akan disebar ke lokasi-lokasi yang terdampak pandemi Covid-19, daerah PPKM, dan daerah yang banyak terdapat mustahiknya (penerima kurban).

(Sumber: Tribunnews.com .Permana, Fandi.19 Juli 2021.“Ada Pandemi, Warga yang Berkurban Lawat Baznas Malah Melonjak”, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/19/ada-pandemi-warga-yang-berkurban-lawat-baznas-malah-melonjak)

Gerakan Sonjo Siap Bantu Pemerintah Dirikan Selter bagi Pasien Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam gerakan kemanusiaan Sambatan Jogja (Sonjo) menyatakan siap membantu mendirikan selter bagi pasien Covid-19 di berbagai daerah. Namun, hal itu membutuhkan ketegasan pemerintah dalam penetapan kebijakan penanganan pandemi. “Kita siap membantu pemerintah, tetapi kita butuh pemerintah itu tegas,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid kepada Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Alissa menjelaskan, selama ini pegiat gerakan Sonjo telah menginisiasi pembangunan selter di sejumlah daerah, antara lain selter tangguh di tingkat kabupaten hingga desa. Meskipun inisiator gerakann ini berasal dari Yogyakarta, tetapi Sonjo telah mendampingi banyak pihak di berbagai kota. Seperti di kawasan Pantura, Jawa Tengah, Bangkalan, Sumenep dan Bandung Raya.

Bahkan, Alissa mengungkapkan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah mengundang Sonjo untuk memberikan gambaran tentang pembuatan selter desa saat lonjakan kasus Covid-19 terjadi di India. “Kami siap untuk membantu membuat selter-selter desa dengan dukungan dari pemerintah tingkat kabupaten,” kata Alissa.

Sonjo merupakan gerakan kemanusiaan yang didirikan pada 24 Maret 2002. Awalnya gerakan ini fokus pada upaya membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak pandemi Covid-19 di Yogyakarta. Para pegiat gerakan Sonjo menggunakan grup aplikasi Whatsapp untuk berkoordinasi dan melakukan berbagai program. Hingga 17 April 2020 telah terbentuk tujuh grup Whatsapp. Kemudian pada 22 Juni 2020, terdapat 9 grup dengan total anggota mencapai lebih dari 500 orang.

Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam gerakan ini antara lain, sosiolog Imam Prasodjo, Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, ekonom Faisal Basri, pemerhati kebijakan publik Abdillah Toha, ekonom Vivi Alatas dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Mustofa Bisri. Selain itu, ada pula presenter Andy F Noya, seniman Ernest Prakasa, dosen Monash University Nadirsyah Hosen, peneliti ISEAS Yanuar Nugroho, dosen FIB UGM Achmad Munjid, dosen SBM ITB Kuntoro Mangunsubroto serta Dosen FEB UGM sekaligus inisiator Sonjo, Rimawan Pradiptyo.

Para pegiat Sonjo meminta pemerintah segera menarik rem darurat. Artinya, sektor kesehatan perlu lebih diprioritaskan dalam penanganan pandemi. Rimawan Pradiptyo, menyayangkan masih munculnya perdebatan soal sektor mana yang harus diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi. Padahal, pandemi ini telah berlangsung selama 16 bulan. Ia mengingatkan, jangan sampai penanganan pandemi melibatkan kepentingan politik dan melupakan aspek kemanusiaan. “Ini situasinya memang genting. Sejak awal kami sudah menyuarakan jangan ada politik, karena kalau mabuk politik pandeminya malah enggak selesai,” ujar Rimawan saat dihubungi, Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Rimawan berpendapat, kebijakan PPKM skala mikro tidak bisa efektif dalam membatasi mobilitas masyarakat. Sebab, zonasi PPKM terlalu kecil, yakni di tingkat Rukun Warga (RW). Sementara, mobilitas masyarakat cenderung bergerak antarkabupaten. “Jadi tidak logis ketika pembatasannya hanya di tingkat RW,” kata Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) itu.

Rimawan menyarankan penerapan PSBB atau lockdown pada Pulau Jawa dan Bali. Minimal, kebijakan itu berlaku pada tingkat provinsi. Penerapan PSBB berlaku paling tidak selama dua pekan. Mobilitas masyarakat benar-benar dibatasi dan hanya sektor esensial saja yang boleh beroperasi. Kemudian, ia mengusulkan ketentuan mengenai zonasi jangan dikaitkan dengan masalah aktivitas sosial, ekonomi, maupun keagamaan. “Jadi masalah zonasi itu seharusnya hanya dikaitkan dengan penanganan covid,” kata Rimawan. Selama PSBB, pemerintah diminta memperbanyak testing. Dengan begitu, kasus positif Covid-19 dapat segera cepat diidentifikasi dan diisolasi. Selain itu, peningkatan testing dan pelacakan (tracing) juga perlu dibarengi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Misalnya, membangun selter bagi pasien yang harus menjalani isolasi mandiri dan rumah sakit lapangan khusus.

(Sumber: Kompas.com. Kamil,Irfan.29 Juni 2021.19 Juli 2021. “Gerakan Sonjo Siap Bantu Pemerintah Dirikan Selter bagi Pasien Covid-19”, https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/19244281/gerakan-sonjo-siap-bantu-pemerintah-dirikan-selter-bagi-pasien-covid-19?page=all)

Sudirman Said Memaparkan 4 Cara Agar PPKM Berjalan Efektif

Jakarta, Tribunnews.com – Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said mengungkapkan empat cara untuk membuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat mengurangi laju penyebaran COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh beliau dalam acara diskusi daring berjudul “Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat”, yang diselenggarakan oleh Lembaga KedaiKOPI, Jumat (2/7/2021).

Pertama, pelaksanaan kebijakan tersebut harus seragam. Artinya penerapan PPKM harus terjadi di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali, jangan ada yang berbeda beda. Jangan ada provinsi atau sektor yang berbeda-beda.

“Kalau dikatakan Jawa Bali, ya Jawa Bali, jangan Jawa Tengah dan Jawa Barat berbeda, jangan DKI dan Jawa Timur berbeda. Itu harus seragam dari Jawa sampai ke Bali, dari sector ke sektor tidak boleh bereda,” kata Sudirman.

Kedua, kata Sudirman Said, PPKM Darurat harus dilaksanakan secara serentak dari 3 Juli sampai 20 Juli.

Menurutnya jangan ada jadwal daerah tertentu yang saling menunggu menerapkan PPKM Darurat.

“Karena daerah boleh punya batas administratif tapi virus tidak punya batas itu. Jadi virus yang ada di Jakarta bisa bergeser ke Jawa Barat, ke Jawa Timur atau ke Banten,” ucapnya.

Ketiga kebijakan PPKM Darurat harus konsisten, apa yang disampaikan harus dilaksanakan.

Keempat, kebijakan PPKM Darurat harus dijadikan sebagai sebuah gerakan, bukan sebuah kewajiban.

Sebab jika dianggap kewajiban, akan ada yang merasa terbebani dan akan melanggar kewajiban tersebut. “Sehingga suasananya itu semacam suasana kebangkitan gerakan masyarakat. Karena kalau diletakkan kewajiban selalu kita akan curi-curi, kalau tak bisa lewat jalan tol ya lewat jalan tikus,” pungkasnya.

(Sumber:Tribunnews.com. 2 Juli 2021.”Sudirman Said Memaparkan 4 Cara Agar PPKM Berjalan Efektif”.https://www.tribunnews.com/corona/2021/07/02/sudirman-said-paparkan-4-cara-agar-ppkm-darurat-berjalan-efektif.)